Mamuju Media Center
NEWS TICKER
Rabu, 6 Februari 2019 | 11:18 am
Reporter:
Posted by: mamuju media center
Dibaca: 129

Jelang Perayaan Hari pers Nasional IJS (Ikatan Jurnalis Sulbar) Gelar Dialog Demokrasi

Jelang Perayaan Hari pers Nasional IJS (Ikatan Jurnalis Sulbar) Gelar Dialog Demokrasi

Mamuju,MMC.Com- Peran Pers dalam mengawal Pesta Demokrasi 2019 sangat di butuhkan hal ini dilakukan oleh Ikatan Jurnalis Sulbar (IJS) dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional dan Pesta Demokrasi yangbdi selenggarakan 5 tahunan tsb., IJS menggelar dialog publik dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional Ke 73, di  Kodim 1418 Mamuju, Sabtu 9 Februari. Menghadirkan KPU, Bawaslu, TNI, Polri, Pemprov Sulbar, KI Sulbar, BIN, Ombudsman, KNPI dan OKP.

Acara Dialog bakal dimulai Pukul 19.30 Wita hingga Pukul 22.00 Wita. Mengusung tema “Mengawal Pesta Demokrasi 2019, Demi Kemajuan Pembangunan”, yang akan disiarkan lansung oleh TVRI Sulbar , RRI Mamuju FM 96 MHz dan rriplay

Menurut Ketua IJS, Irham Azis, pemilu 2019 paling kompleks dibandingkan pemilu 1999, 2009 dan 2014. Paling menonjol pelaksanaan teknis pemilu. Jumlah logistik membeludak, calon meningkat, sosialisasi lima surat suara dan menstimulasi warga untuk memilih. Khususnya antisipasi konflik yang notabene jadi langganan pesta demokrasi.

“Ada ratusan calon yang disuguhkan untuk ribuan kursi. Potensi konflik tentu meningkat. Saking krusial, penyelenggara merekrut relawan demokrasi di pengawas TPS. Nah pers harus ikut andil,” ujar Irham, Rabu 6 Februari.

Dikatakan, belakangan mencuat paradigma jika KPU dan Bawaslu kurang kompak. Melalui dialog, IJS hendak menyatukan komitmen dan kerjasama keduanya. Termasuk ikut sinergi kerja kolektif antar stakeholder guna mewujudkan pemilu damai bermartabat.

“Media juga punya tanggungjawab moral. Mau tidak mau harus membantu pemerintah dan penyelenggara. Selama sesuai koridor. Kalau melenceng pasti kami sorot. Maruah demokrasi harus dijaga sebagai warga negara,” sebutnya.

Sekretaris IJS, Jawaluddin Dg Paindo menilai dialog itu  sangat penting. Kehadiran penyelenggaran bisa memaparkan titik krusial rawan konflik pemilu. Wilayah yang dinilai rawan akan dijadikan rujukan pengawasan intensif media dan stakeholder.

“Semua perlu diawasi agar potensi konflik terminimalisir. Baik stakeholders, penyelenggara dan ad hoc, agar pemilu berlangsung profesional, aman dan kondusif,” pungkas Jawaluddin. 

Berita Lainnya

PT.DUA KAWAN SULBAR -Mamujumediacenter.com Copyright 2018 ©. All Rights Reserved.