Mamuju Media Center
NEWS TICKER
Sabtu, 1 Februari 2020 | 7:25 pm
Reporter:
Posted by: mamuju media center
Dibaca: 373

Jelang Muprov IV , Kadin Sulbar harus mainkan peran di Ibukota baru.

Jelang Muprov IV , Kadin Sulbar harus mainkan peran di Ibukota baru.

Mamuju,MMC.COM- Kamar Dagang dan Industri Provinsi Sulawesi Barat, akan laksanakan Musprov ke 4 tahun 2020.

Ketua Kadin Sulbar, H.Taslim Tammauni mengungkapkan hal tersebut pada rapat panitia pelaksana Musyawarah provinsi KADIN Sulbar, di Sekretariat Kadin Sulbar, Jl.Monginsidi ,Mamuju .

Kegiatan Muprov IV Kadin Sulbar menunjuk Ir.Muhsin Husain sebagai ketua pelaksana dan Ketua Kadin Sulbar ,H.Taslim Tammauni didaulat langsung sebagai ketua pengarah kegiatan. Muhsin Husain mengatakan bahwa pihaknya bersama panitia pelaksana akan berupaya maksimal mensukseskan kegiatan ini”.ungkap Muhsin .

Sementara itu ,Ketua Kadin Sulbar H.Taslim Tammauni mengatakan saat ini Kadin di era industri digital 4.0 tentunya sudah siap menghadapi pesatnya perkembangan revolusi industri sehingga diperlukan peran-peran strategis KADIN sebagai Counter Part pemerintah utama pemprov Sulawesi Barat dalam meningkatkan pembangunan dan peningkatan SDM di Sulawesi Barat.”pungkas H.Taslim.

Muh Yusuf Saleh ,Salah satu mantan pengurus Kadin Sulbar berharap, Pengurus Kadin periode 2014-2019 akan mengakhiri masa tugasnya diakhir tahun 2019. Maka perlu segera membentuk pengurus yang mampu menghadapi tantangan baru, peluang sebagai daerah penyangga utama ibukota RI.

Tantangan besar bagi pengurus Kadin periode berikutnya 2020 – 2025 , adalah memantapkan posisi perdagangan Sulawesi Barat sebagai penyangga Ibukota. Pemerintah telah melakukan kajian-kajian negara, maka lokasi ibu kota baru ditentukan adalah sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Demikian dijelaskan bapak Presiden Jokowi pada tanggal 26/8/2019 lalu.

Penetapan ibukota ini tentu menjadi peluang besar bagi Sulawesi Barat. Selain berada di titik terdekat, populasi warga ibukota juga sebagian besar dari Sulawesi Barat. Kunjungan kami mendampingi DPRD Sulawesi Barat beberapa waktu lalu, memberi gambaran akan posisi sentral Sulawesi Barat ke depan terhadap ibukota baru RI ini.

Maka peluang ini haruslah betul betul dimanfaatkan oleh Sulawesi Barat, terutama para pengusaha yang tergabung di dalam Kamar Dagang dan Industri. Kadin Sulawesi Barat, harus mampu tampil sebagai penggerak dan pendorong sejak mulai persiapan pembangunan Ibukota hingga berjalannya ibukota pemerintahan di sana.

Saya mengutip kembali inti tulisan beberapa waktu lalu tentang Sulbar sebagai penyangga ibukota. Di mana tahap awal Kita harus siap sebagai pemasok material pembangunan ibukota , seperti batu, tanah dan berbagai material lainnya. Pada Fase kedua Kita sudah harus menyiapkan supplay bahan makanan, seperti padi, jagung dan berbagai kebutuhan lainnya saat ibukota akan dipadati penduduk .

Pada fase ketiga bahkan, dalam pengembangan energi bahkan hingga pada uranium dan thorium. Sulawesi Barat sebagai penghasil dua bahan baku utama , ini harus menyiapkan diri dalam melayani ibukota negara .

Hal lainnya yang tak kalah penting adalah aturan yang menjalankan negara ini. Kita mendengar rencana penerapan Omnibus law, yang digagas langsung oleh bang Rosan, yang notabene adalah ketua Umum Kadin Indonesia.

Maka menjadi tanggung jawab bagi kita, untuk mendukung uapaya berjalannya Omnibus law ini. Menurut pak Ketum Rosan “Ini terobosan luar biasa yang sudah kita perlukan dari segi kemudahan berusaha, investasi, dan lainnya, penciptaan lapangan kerja ujungnya. Omnibus law juga mencakup perpajakan,”

Meski banyak yang masih belum paham Omnibus law, bahkan ada yang menolak penerapannya. Secara sederhana menjelaskan apa itu omnibus law ?. Intinya, konsep ini ibarat pepatah sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui. Satu regulasi baru dibentuk sekaligus menggantikan lebih dari satu regulasi lain yang sudah berlaku.

Saya tidak akan membahas tentang beberapa UU yang tumpang tindih, tetapi para pengusaha membutuhkan kesederhanaan dan efektifitas dalam peraturan. Omnibus law adalah sebuah undang-undang yang mengatur atau mencabut sejumlah undang-undang lain.

Maka perlu bantuan Kadin di daerah termasuk Sulawesi Barat, untuk membantu mensosialisasikan omnibus law ini. Yang jelas saat ini empat rancangan undang-undang (RUU) sapu jagat atau Omnibus Law yang diusulkan pemerintah telah masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Keempat RUU tentang masing masing Ibu Kota Negara, RUU tentang Kefarmasian, RUU tentang Cipta Lapangan Kerja, serta RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.

Kita tentu berharap , pengaturan ini akan membuat iklim investasi, iklim kerja menjadi lebih baik, sehingga pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bisa terwujud. Maka Kadin sebagai .harus mampu memainkan peran yang lebih baik. Utamanya Kadin Sulawesi Barat yang berada tepat di poros ibukota baru Indonesia. Semoga Kadin Sulawesi Barat, mampu memainkan sebagai penyangga ibukota baru Indonesia. Dan semua itu berawal, dari pembentukan organisasi yang solid , yang berpikiran maju ke depan.”tutup Muh yusuf.

Berita Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *

PT.DUA KAWAN SULBAR -Mamujumediacenter.com Copyright 2018 ©. All Rights Reserved.