Mamuju Media Center
NEWS TICKER
Sabtu, 23 Maret 2019 | 8:48 am
Reporter:
Posted by: mamuju media center
Dibaca: 159

Program Pencegahan Korupsi Sulawesi Barat Tempati di peringkat 14 dari 34 Provinsi.

Program Pencegahan Korupsi Sulawesi Barat Tempati di peringkat 14 dari 34 Provinsi.

Mamuju,MMC.Com-Komisi Pemberantasan Korupsi selalu berupaya mengakselerasi pemberantasan korupsi , terintegrasi bersama pemerintah daerah pencegahan dan penindakan yang dilakukan oleh KPK perlu dijadikan momentum perbaikan sistem dan pengendalian internal oleh pemerintah daerah.

Upaya pembenahan dan pengendalian ini harus dilakukan secara rutin, kali ini KPK datang ke Sulawesi barat untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat , dalam meningkatkan fungsi pencegahan korupsi KPK menggelar rapat koordinasi dan evaluasi pencegahan korupsi di kantor gubernur Sulawesi B arat , Rabu 20 Maret 2019.

“kami ingin melihat kepatuhan aparatur sipil negara dalam menerapkan kebijakan dan regulasi yang diterapkan dalam pencegahan korupsi .” kata koordinator wilayah 8 KPK adlinsyah Malik Nasution usai rapat koordinasi evaluasi pencegahan korupsi.

Rapat ini dihadiri oleh gubernur Sulawesi Barat ,Sekda provinsi , kepala inspektorat, kepala BPKP , kepala Bappeda dan kepala UPTD. Pelaksanaan aksi pemberantasan korupsi terintegrasi di ikuti oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan seluruh bupati se provinsi Sulawesi Barat.

Hasil evaluasi nya program pencegahan korupsi di pemerintahan menempati peringkat 14 dari 34 provinsi dengan capaian 64% pencapaian maksimal adalah di pemberdayaan dana desa yakni mencapai 92% dan pelayanan terpadu satu pintu dengan capaian 75%.”Ujar Adlinsyah.

KPK juga terus mendorong optimalisasi penerimaan daerah melalui inovasi perangkat sistem penerimaan pajak daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Sulawesi Barat penertiban aset dan tata kelola pelayanan masyarakat terpadu juga harus dilakukan pembenahan sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan layanan yang disediakan oleh pemerintah.

Rapat koordinasi dan evaluasi pencegahan korupsi ini bertujuan untuk mengevaluasi dan monitoring 8 sektor pemerintahan daerah antara lain perencanaan dan penganggaran APBD pengadaan barang dan jasa pelayanan terpadu satu pintu manajemen ASN optimalisasi pendapatan daerah dan pengelolaan barang milik daerah di BMD dan manajemen APIP.

Lebih Jauh Adlinsyah menjelaskan adapun kepada adapun kepatuhan lainnya seperti pelaporan harta kekayaan milik pejabat negara dan penerimaan gratifikasi wajib dilaporkan ke KPK karena sesuai dengan amanat undang-undang nomor 30 tahun 2002.

KPK juga terus berkoordinasi dengan instansi dan lembaga yang berkedudukan di pemerintahan provinsi Sulawesi barat yakni kepolisian daerah Sulawesi barat badan pemeriksa keuangan perwakilan Sulawesi barat badan pengawasan keuangan dan pembangunan daerah Sulawesi barat ombusman Sulawesi barat dan pertahanan Nasional perwakilan Sulawesi barat koordinasi tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi dan meningkatkan fungsi monitoring evaluasi di pemerintah provinsi Sulawesi barat

Selanjutnya akan dilaksanakan sistem online untuk pemungutan pajak daerah dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah untuk menjalankan sistem ini KPK akan bersinergi dengan BPKP BPK kepolisian daerah dan ombudsman dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Berita Lainnya

PT.DUA KAWAN SULBAR -Mamujumediacenter.com Copyright 2018 ©. All Rights Reserved.