Mamuju Media Center
NEWS TICKER
Kamis, 16 Mei 2019 | 10:23 pm
Reporter:
Posted by: mamuju media center
Dibaca: 36

Tim KPK Wilayah VIII Kunjungi DPRD Sulbar Dan Lakukan Rakor Penting

Mamuju-MMC.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan rapat kordinasi (rakor) dengan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wilayah VIII.

Rapat dilakukan di ruang rapat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat, jalan Abdul Malik Pattana Endeng, kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi sulawei Barat, Kamis 16 Mei 2019-07-

“Rapat kooordinasi bersama Tim  KPK wilayah VIII ini dipimpin lngsung Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Hj. Amalia Fitri Aras dan dihadiri oleh hampir seluruh anggota  dewan DPRD Sulbar.

Rakor ini kemudian dimaksudkan membahas beberapa hal terkait perencanaan penganggaran dan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat kedepannya..

Adanya Rapat koordinasi ini juga dikatakan ketua DPRD Sulbar, Hj.Amalia Fitri Aras dapat banyak membantu pihak eksekutif dan legislatif untuk merancang penganggaran dana Sulawei barat yang tidak menyimpang serta bisa dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.

“Saya selaku ketua bersama seluruh anggota dewan DPRD Sulawesi Barat sangat mengapresiasi kunjungan tim KPK ke DPRD Sulbar”

“Kami sangat bersyukur, KPK sudah mau berkunjung dan kita tetap memohon arahan dan bimbingannya supaya Sulbar ini benar-benar zero korupsi sebab, arahan KPK tentunya akan menjadi prioritas dalam pembahasan anggaran,” Ujar Ketua DPRD Sulbar.

Adapun beberapa hal yang sangat mendasar dibicarakan antara tim KPK wilayah VIII dan DPRD Sulbar dalam rapat kordinasi ini ialah independensi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Sulbar sebagai pe;aksana pengadaan yang menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa sampai dengan melakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan harga terhadap penawaran yang masuk juga upaya Inspektorat yang bakal menjadi lembaga vertikal serta sejumlah rekomendasi DPRD Sulbar pada Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur  Tahun 2018.

Semoga hasil Rakor antara DPRD Sulawewi Barat dan KPK Wilayah VIII ini nantinya akan menjadi acuan Pemerintah Provinsi Sulbar dalam menata sistem perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulbar  ditahun 2020 mendatang.

’Kami ingin hasil rakor ini nantinya antara DPRD dan pemprov bisa duduk bersama membahas hal ini terutama dengan tim Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)”

“Duduk bersama membicarakan hal ini tentu sangat penting agar pemahaman kita bisa sama,” Tutup Ketua DPRD Sulbar, Hj.Amalia Fitri Aras

ADVETORIAL

 

Berita Lainnya

PT.DUA KAWAN SULBAR -Mamujumediacenter.com Copyright 2018 ©. All Rights Reserved.