Mamuju Media Center
NEWS TICKER
Jumat, 17 Januari 2020 | 12:32 pm
Reporter:
Posted by: mamuju media center
Dibaca: 914

Reses Wakil I dan II DPRD Mamuju Akan Berlangsung Enam Bulan, Dimana Saja, Berikut Ulasannya

Mamuju-MMC-Sesuai hasil Bamus, Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju akan berlangsung selama 6 (enam) hari yang sudah dimulai sejak 13 Januari 2020.

Selanjutnya hasil Reses rencana akan di Paripurnakan pada tanggal 20 Januari nanti.

Dalam pelaksanaan Resesnya, ada yang berbeda antara Wakil I dan II DPRD Kabupaten Mamuju.

Wakil I DPRD Mamuju, Syamsuddin Hatta lebih memilih melakukan Reses secara berkelompok dengan Provinsi dan DPR RI yang ada di Fraksi Partai Demokrat.

“Kami memilih itu karena semua aspirasi masyarakat bisa di akomodir. Karena semua perwakilan lengkap mulai dari Kabupaten, Provinsi dan Pusat,” jelasnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (16/01/19).

Selama melakukan Reses ia mengungkatkan sejumlah persoalan yang ditemukan dilapangan, mulai dari bantuan bibit jagung, bantuan pupuk dan petetapan kawasan hutan lindung.

“Kami menemukan ada keluhan warga mengenai bantuan bibit jagung yang hampir kadaluarsa sehingga tidak layak di tanam karena daya tumbuhnya yang kurang,” ungkap politisi Partai Demokrat dari perwakilan Dapil III yang meliputi Papalang, Sampaga dan Tommo.

Lebih lanjut Syamsuddin menyampaikan soal bantuan pupuk yang semakin kurang anggarannya. Padahal menurutya, seharusnya anggaran bantuan pupuk ditingkatkan.

“Kemarin saja bantuan pupuk masih kurang apalagi ini anggarannya semakin dikurangi,” tambahnya.

Kemudian masalah penertiban kawasan hutan lindung yang dianggap ada pemukiman warga yang masuk di wilayah tersebut.

“Ini karena penetapan wilayah hutan lindung tidak pernah selesai. Bahkan ada pemukiman warga yang bersertifikat juga masuk kawasan hutan lindung,” pungkasnya.

Sementara Wakil Ketua II DPRD Mamuju, Andi Dodi Hermawan lebih memilih melakukan Reses dengan didampingi oleh 2 (dua) orang stafnya dan melibatkan Babinsa setempat.

Dijelaskan bentuk penjaringan aspirasi baik secara sendiri maupun berkelompok itu dibenarkan undang-undang.

Andi Dodi mengakui, sejak tahun 2017 ia sudah melakukan Reses dan kali ini sifatnya betul-betul memastikan kebutuhan masyarakat yang dianggap mendesak atau urgen untuk dimasukkan di tahun anggaran 2021.

“Kami melalukan di 2020 ini karena tidak mau salah sesuai mekanisme yang ada,” pungkas politisi Partai Hanura tersebut. (ADV)

Berita Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *

PT.DUA KAWAN SULBAR -Mamujumediacenter.com Copyright 2018 ©. All Rights Reserved.