Mamuju Media Center
NEWS TICKER
Minggu, 9 Desember 2018 | 4:56 am
Reporter:
Posted by: mamuju media center
Dibaca: 101

Pengelolaan CSR Sebagai Wujud Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Di Provinsi Sulawesi Barat.

 

Editor : Asrul Daeng

MMC.Com,Mamuju.Biro Organisasi Tata Laksana (Ortala) Prov Sulawesi Barat, DR.Suyuti Marzuki menjelaskan bahwa pengelolaan dana CSR Badan usaha dapat diartikan sebagai tanggungjawab sosial perusahaan dengan memberi kontribusi bagi komunitas lokal dan masyarakat di sekitarnya. Jika merujuk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan tersebut, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”ujar DR.Suyuti
Namun hingga saat ini program dana CSR masih pada area atau daerah tertentu masih abu-abu karena belum ada aturan hukum spesifik yang mengatur penggunaan dana dari pihak swasta ini untuk program-program pemerintahan.

Lebih jauh DR.Suyuti Marzuki menambahkan bahwa Penggunaan dana ini juga memiliki potensi jerat hukum seperti pada beberap kasus.

Untuk itu Pemda Sulawesi barat akan mendorong pemanfaatan dana CSR (Corporate Social Responsibility) melalui Peraturan Gubernur, yang sementara ini sedang dilakukan pendalaman peraturan perudangan terkait CSR. Mengingat beberapa Kementerian lembaga (K/L) telah mengatur CSR ini sesuai tugas fungsi K/L bersangkutan. Pendalaman peraturan yang dilaksanakan oleh forum CSR dibantu beberapa stah ahli gubernur dimaksudkan untuk menyatukan persepsi terkait model pemanfaatan dana CSR yang jenisnya sangat beragam baik yang dijalankan pada K/L maupun model yang telah dijalankan pemerintah daerah lain. Agar nantinya kita tetap berhati-hati dan tetap dalam koridor peraturan perundangan yang berlaku khususnya terkait pelaksanaan sistem penganggaran.
Pemanfaatan program CSR tentunya akan sangat berarti dalam menutupi minimnya anggaran daerah terutama anggaran yang berdampak langsung kepada masyarakat. Sebelum finalisasi pergub CSR, kami menyarankan agar melakukan konsultasi kepada Kementerian Kuangan dan KPK agar pergub nantinya tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, baik kaidah penganggaran maupun pada tahapan pelaksanaan CSR itu sendiri.”tutup DR.Suyuti Marzuki.

Berita Lainnya

PT.DUA KAWAN SULBAR -Mamujumediacenter.com Copyright 2018 ©. All Rights Reserved.