Mamuju Media Center
NEWS TICKER
Kamis, 21 Maret 2019 | 11:35 am
Reporter:
Posted by: mamuju media center
Dibaca: 202

JAMIL BARAMBANGI SEBUT,SELAMA HAK PILIH ASN TIDAK DI CABUT SAMPAI KIAMAT NETRALITAS ITU TIDAK AKAN ADA..

 JAMIL BARAMBANGI SEBUT,SELAMA HAK PILIH ASN TIDAK DI CABUT SAMPAI KIAMAT NETRALITAS ITU TIDAK AKAN ADA..

MAMUJU,MMC.COM.-Sarifuddin Mandegar selaku moderator pada dialog deklarasi pemilu damai yang digelar Badko HMI Sulselbar mengatakan, netralitas pada perinsipnya adalah kita tidak berada pada dua kubu, tapi disatu sisi ketika ASN dibentrokkan dengan netralitas mereka juga harus mencoblos.

Hal ini dikatakan saat dialog publik yang dilaksanakan Badko HMI Sulselbar dengan tema “Menakar Netralitas Penyelenggara, Aparatur Negara, ASN, dan Interpensi Politik Terhadap Birokrasi Pemerintahan, Rabu (20/3/2019).

“Netralitas ASN dari sisi politik itu harus tetapi ketika di TPS nanti dia juga punya hak suara”kata Sarifuddin Mandegar

Dengan nada tanya, Sarifuddin Mandegar juga menyebut, apakah ASN jika memilih itu bagian atau termasuk neralitas juga?.

“Atau yang mana sih yang dimaksud netralitas itu sesungguhnya?”tanyanya

Namun, sebagai moderator Sarifuddin Mandegar tidak ingin berpolemik seperti itu karena semua ada aturan dan regulasinya.

“Untuk itu kita hadirkan disni penyelenggara yakni Bawaslu Sulbar dan KPU Sulbar yang mungkin bisa memberikan masukan dan pemahaman kepada kita semua tentang sejauh mana netralitas kita meskipun di depan publik kita netral tapi mungkin saja dibelakang layar netralitas itu sangat susah dilakukan”ucap Sarifuddin Mandegar

Pada kesempatan yang sama, Drs. Jamil Barambangi selaku pemateri yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar menjelaskan bahwa, maksudnya netral adalah tidak menunjukkan sesuatu yang sipatnya profokasi atau kampanye indentitas terhadap siapapun juga.

Menurut Jamil Barambangi, menjaga netralitas ASN disetiap pemilu merupakan problem kebangsaan kita saat ini.

“ASN dituntut untuk bisa benar-benar netral, dan itu bisa terjadi apabila diberlakukan seperti TNI POLRI yang dicabut hak pilihnya. Tapi selama ASN punya hak pilih sama halnya dengan masyarakat umumnya maka tidak akan perna netral seratus persen dan sampai kiamatpun tidak akan netral”pungkas Jamil Barambangi

Ia mengatakan, sesuai dari regulasi yang ada saat ini ASN itu tidak mungkin tidak netral secara normatif tapi yang tidak netral adalah individu.

“Kita harus bisa bedakan mana ASN mana Individu, kan yang tidak netral itu adalah individu, karena pasti ada keberpihakan secara personal paling tidak pada saat dia berada di bilik pemungutan suara untuk mencoblos salah satu calon, kan itu tidak netral namanya kalau seperti itu”urainya

Ketua KAHMI Sulbar ini juga menjelaskan, aparat negara di indonesia ini yang netral adalah TNI dan Polri karena mereka tidak memilih.

“Nah, Selama masih memilih pasti tidak netral, jadi kalau ASN mau netral harus disamakan dengan TNI dan Polri yang dicabut hak pilihnya dan tidak memilih”Terangnya

Lebih jauh Jamil Barambangi memaparkan, bahwa secara pribadi ia tidak setuju dengan pemilu karena ini adalah ‘Enbrio’ yang akan seperti Uni Soviet.

“Kalau hal ini tidak dimenes dengan baik oleh Bawaslu, KPU dan pihak keamanan maka ini bisa menjadi ‘Enbrio’ indonesia bisa seperti Uni Soviet yang satu negara menjadi delapan negara jika tidak diantisipasi dengan baik”tutup Jamil Barambangi (Man)

Berita Lainnya

PT.DUA KAWAN SULBAR -Mamujumediacenter.com Copyright 2018 ©. All Rights Reserved.