Mamuju Media Center
NEWS TICKER
Minggu, 10 Maret 2019 | 9:19 am
Reporter:
Posted by: mamuju media center
Dibaca: 140

Dirut Perumda Sebuku Energi Malaqbi : Kami terus Berupaya Loloskan PI dan DBH Migas Blok Sebuku

Dirut Perumda Sebuku Energi Malaqbi : Kami terus Berupaya Loloskan PI dan DBH Migas Blok Sebuku

Mamuju,MMC.COM – Perjuangan khususnya masyarakat Majene dan masyarakat Sulawesi Barat umumnya atas Dana Bagi Hasil (DBH) Participating Interestpengelolaan minyak dan gas (migas) Blok Sebuku sepertinya akan sia-sia.

Hasriadi Ketua Komisi I DPRD Majene mengatakan bahwa “Sulbar maupun Kalsel tidak kebagian DBH Lerek-lerekang, terbukti dengan tidak ditemukannya asumsi PAD dari DBH ataupun PI migas Sebuku dalam APBD Majene tahun 2019,” ungkapnya.

Lebih jauh ia menyebut, dengan tidak tertuangnya dalam APBD sebagai sumber pendapatan, dirinya sempat pertanyakan ke Asisten Pemkab Majene pada pertemuan pembahasan RAPBD, tapi jawabannya, “Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan bukanlah daerah penghasil, sehingga tidak akan pernah mendapatkan PI,” jawab Asisten seperti ditirukan Hasriadi.

Padahal, dalam pertemuan terakhir pihak Kabupaten Majene, pihak Kalsel dan pemerintah pusat mentok di Kementerian Keuangan RI.

“Kemenkeu, memang siap menyalurkan DBH ke Sulbar dan Kalsel tetapi harus ada SK dari Kementerian ESDM tentang penetapan kedua provinsi ini sebagai daerah penghasil. Itu informasi terakhir yang kami dengar. Dan katanya menteri tidak mau tanda tangan karena bukan daerah penghasil,” beber Hasriadi.

Kendatipun demikian, dia akan merasa bersyukur jika saja DBH PI dapat terealisasi dalam waktu dekat ini.

Terpisah, Kepala Biro Tata Pemerintahan Pemprov Sulbar Abd Wahab Hasan Sulur mengatakan, Sulawesi Barat maupun Kalimantan Selatan telah melengkapi seluruh dokumen administrasi, tinggal urusan dengan perusahaan pengelola yakni PT Mubadala Petroleum melalui perusahaan daerah.

“Itu tidak benar, kita sudah melengkapi seluruh dokumen. Kita dengan Mubadala bisnis to bisnis,” ucap Wahab, Jumat (8/3/2019).

Abd Wahab membantah, berita ihwal penolakan Sulbar-Kalsel batal sebagai penerima PI. Menurutnya, ketentuan tersebut sudah diatur melalui Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Sementara itu Dirut Perumda SEM salah satu Badan usaha milik pemerintah Prov Sulbar ,Abd Haris SE,MM saat di konfirmasi redaksi MMC .Com mengatakan pihaknya bersama Perumda Kalsel serta pemprov kalsel dan sulbar terus berupaya untuk menggolkan Dana Bagi hasil dan PI dari pengelolaan Blok Sebuku di pulau lere-lerekang, saat ini proses pengurusan dokumen sudah kami lengkapi salah satunya adalah pendirian BUMD Pemprov Sulbar , lebih jauh beber Abdul Haris bahwa saat ini tengah intens berkomunikasi dengan pihak BUMD Kalsel (PT.DBS) terkait proses PI Blok Sebuku di SKK Migas.

Dikatakan, meski pengelolaan migas Blok Sebuku di luar zona Provinsi Sulbar maupun Kalsel, namun karena berita acara Wapres, maka kedua provinsi ini berhak mendapat PAD dari Dana Bagi Hasil (DBH) PI Blok Sebuku.

“Kan kita sudah beberapa kali pertemuan dengan wartawan, memang di luar zona karena di atas 12 mil, tapi ada kebijakan dalam berita acara Wapres. Jadi kalau ada berita begitu, itu hoaks,” pungkasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Sulbar yang juga mantan Ketua Pansus Pembentukan Perusda Sulbar, Sukri Umar mengatakan, belum menerima kabar penolakan dari menteri ESDM terhadap SK penetapan Sulbar-Kalsel sebagai daerah penghasil.

“Saya baru mendapat link berita, tapi belum mendapat penyampaian secara resmi dari pihak eksekutif,” ucap Sukri.

Ia mengatakan, jika pemerintah pusat tetap bersikuku, maka pihaknya akan melakukan protes.

“Tidak fair jika Pemerintah Pusat mengambil keputusan sepihak. Pasti kita protes. Saya kira seluruh rakyat Sulbar akan marah jika itu terjadi,” tegas mantan aktivis PMII ini.

Berita Lainnya

PT.DUA KAWAN SULBAR -Mamujumediacenter.com Copyright 2018 ©. All Rights Reserved.